Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe, Senin (7/9/2020) petang. Pertemuan membahas rencana penertiban aset milik pemerintah provinsi oleh BPN Papua.

“Sebagai anak adat, saya datang melakukan koordinasi dengan pak Gubernur. Intinya ada banyak kegiatan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah”. 

“Utamanya penertiban aset milik pemprov, termasuk sertifikat tanah yang jadi pemda,” terang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Jhon Wiklif Aufa, usai bertemu Gubernur Lukas, di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura.

Pihaknya pun mengapresiasi Gubernur yang memberi dukungan penuh terhadap program BPN di tahun ini. Sebab cukup banyak program BPN yang dinilainya butuh dukungan dari Gubernur maupun bupati dan walikota.

“Karena tak bisa dipungkiri juga saat ini ada banyak kabupaten pemekaran berada dalam kawasan hutan lindung”.

“Makanya, perlu dilakukan sertifikasi yang mana juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, John juga memastikan telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua untuk mengaktifkan kembali program pengiriman anak-anak asli Papua untuk mengikuti sekolah pertanahan di pulau Jawa.

Dengan demikian, diharapkan dalam beberapa waktu kedepan, Provinsi Papua memiliki sumber daya manusia (SDM) pertanahan yang dapat membantu tugas gubernur, bupati maupun walikota di bumi cenderawasih.

“Program sudah terhenti, sehingga saya minta pak Gubernur untuk dilanjutkan kembali agar kedepan semua kabupaten/kota, memiliki SDM anak Papua yang kerja di BPN. Ini sudah mendapat respon positif gubernur dan harapannya bisa segera direalisasi,” tutupnya.