Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua kini mulai merancang sistem pembelajaran offline, guna menyiasati 66 persen wilayah bumi cenderawasih yang tidak ada jaringan internet.

“Kita harus dapat membantu siswa dan guru kita yang tidak dapat jaringan internet. Yang jelas 66 persen daerah yang tidak dapat internet memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sistem pembelajaran meski secara offline,” kata Kepala DPPAD Papua, Christian Sohilait, di Jayapura.

Ia juga mengungkap, terkait bantuan kouta internet dari Kemendikbud RI bagi guru dan siswa di Papua selama masa Pandemi Covid 19, ternyata hanya 25 persen saja yang dapat digunakan. 

Artinya kurang lebih dari 600 ribu orang siswa, 20 ribu guru serta mahasiswa dan dosen sebanyak 71 ribu, hanya 25 Persen saja yang dapat mengakses

Hal ini karena hanya 34 persen daerah di Papua yang mendapatkan menggunakan jaringan internet. 

“Ini artinya apa, efektivitas bantuan tersebut sangat minim yakni hanya 25 persen yang dapat digunakan”. 

“Makanya kami sedang lakukan pendataan ulang dari 25 persen penerima dan yang mendapatkan bantuan itu apakah benar-benar digunakan untuk pembelajaran dimasa Covid 19,” ucapnya.

Selain itu, tambah Sohilait, pihaknya tengah bergerak cepat menyambut Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah. Dimana sekitar 2.834 guru honorer di Papua, bakal diupayakan menerima BSU yang disiapkan Kemendikbud RI.

“Yang pasti kita harap untuk BSU ini supaya bisa diserap semua oleh tenaga pendidik non PNS di Papua. Yang paling penting, harapannya adalah semua guru honorer di Papua bisa menerima BSU dan tidak boleh ada yang terabaikan,” pungkasnya.