Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa mengapresisasi kinerja multi stakeholder, lebih khusus Bupati Jayapura, yang gigih mendorong percepatan masuknya pemanfaatan Tol Laut di Pelabuhan Depapre.

Hal tersebut terungkap dari monitoring kesiapan masuknya Tol Laut di Pelabuhan Depapre, Kamis (14/1/2021). 

Dikatakan Sekda, keberadan Tol Laut sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat Papua, khususnya dalam bidang distribusi logistik sembako, guna menekan tingkat kemahalan di Papua. 

Dilain pihak, bertujuan meningkatkan ekonomi dengan mengirim balik kontainer yang masuk dengan sumber daya alam, yang dimiliki Papua. 

Kendati demikian, Sekda sadar bahwa secara teknis ada banyak hal yang harus dibenahi untuk mendukung Tol Laut di Depapre.

Seperti ketersediaan infrastruktur jalan, lembatan serta fasilitas umum lainnya. “Namun itu semua akan bisa dapat diselesaikan jika kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta pihak adat maupun stakeholder terkait lainnya . Dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat Papua,” kata Sekda.

Bupati Jayapura , Mathius Awoitauw berharap ada kerja sama dan pembagian tugas dari semua pihak untuk bisa segera menyiapkan program  Tol Laut ini.

Seperti wilayah pelabuhan, menjadi tanggung jawab KSOP untuk memperlengkapi yang kurang. Kemudian, jalur darat agar dikonsolidasikan dengan pihak terkait, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten serta pusat.

Sedangkan terkait ekonomi, dirinya meminta stakeholder ekonomi untuk bisa menyiapkan para dunia usaha dalam mengambil peluang tersebut. 

“Serta tentunya kita meminta pihak kemananan dalam hal ini TNI Angkatan Laut untuk mengkonsolidasikan rencana dimulainya Tol laut pada 24 Januari 2021 mendatang yang akan diawali dengan uji coba beberapa waktu dekat ini,” kata dia.

Diketahui, pelabuhan Depapre memliki Dermaga Multipurpose II dengan panjang150 m. Dermaga Semen 206 m, Dermaga curah cair 124 m dan Dermaga peti kemas 206 m di area teluk yang teduh.

Dermaga ini diyakini bakal menjadi salah satu Pelabuhan yang sangat besar di kawasan utara Papua dan sejarah mencatat pelabuhan Depapre, bekas pendaratan tentara sekutu pada Perang Dunia Ke-2 di kawasan Pasific. 

Dalam kunjungan monitoring tersebut, juga beberapa kepala SKPD dari Provinsi Papua (Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP dan BPBD serta Bappeda); Wakil Ketua DPR Papua, Bupati dan Pimpinan SKPD Kabupaten Jayapura, KSOP, PELNI, Dirjen Bea Cukai wilayah Papua dan PDAM serta beberapa tokoh adat di Daerah setempat.