Pemprov Papua Minta Revisi UU Otsus Mengacu Pada Lima Kerangka Ini

Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendorong revisi UU Nomor 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Hanya saja, revisi tersebut hars mengacu kepada lima kerangka yang ditentukan Pemprov Papua. Agar implementasinya kedepan, menguntungkan pemerintah dan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, Senin (1/2/2021), usai rapat dengar pendapat (RDP)bersama DPD RI secara virtual, di Swisbel Hotel Jayapura.

Kelima kerangka itu, pertama adanya pengakuan dan penyerahan kewenangan kepada Papua. Dimana perlu ada rasionalisasi kewenangan pusat dan daerah. Sehingga menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.

Kedua, mengenai struktural kelembagaan yang bertujuan menguatkan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta juga sebagai koordinator pengelolaan otsus. “Sehinga kabupaten dan kota bisa punya hubungan yang terkait (dalam pengelolaan dana Otsus) dengan provinsi,” kata ia. 

Sementara ketiga mengenai keuangan, dimana Provinsi Papua berkeinginan agar hanya ada satu sumber pendanaan dari pusat, yakni lewat dana Otsus. “Meski nanti proyek itu dikerjakan oleh kementerian lembaga tapi semua ini harus lewat satu pendanaan. Jangan seperti sekarang ini, ada dana bagi hasil, DAK, DAU, dana kementerian lembaga,” ujarnya.

Keempat, lanjut dia, mesti ada kerangka kebijakan sehingga tak ada tumpang tindih kebijakan yang diterbitkan pusat maupun daerah. Serta kelima, aspek hukum, HAM termasuk rekonsiliasi. 

“Intinya lima kerangka ini yang kita inginkan. Mau jadi berapa pasal silahkan yang penting tetap mengacu pada 5 kerangka ini,” tegasnya.

Musa’ad berharap revisi UU Otsus menjadi sebuah solusi penyelesaian masalah bagi Papua dan bukan sebaliknya, malah memunculkan persoalan baru. 

Oleh karenanya, Musa’ad berharap DPD RI sebagai bagian dari MPR RI, agar dapat mengawal prose revisi yang terjadi, seba telah menjadi amanah dalam TAP MPR. 

“Intinya kita minta DPD RI untuk kami, bahwa kami tidak ingin perubahan UU Otsus terjadi seperti yang ditawarkan pusat pada tahun 2008, yang ditetapkan dengan UU no. 35 tahun 2008. Yang mana, ternyata substansi materi sangat dangkal hanya pada 2 pasal,” pungkasnya.

The Provincial Government of Papua welcomes the efforts of the House of Regional Representatives Republic of Indonesia which encourages the revision of Law No. 2001 on Special Autonomy for Papua.

However, the revision should refer to the five frameworks determined by the Papua Provincial Government. In order for its implementation in the future, it benefits the government and Papuan.

This was conveyed by assistant of Economic and People's Welfare of Papua, Regional Secretary Muhammad Musa'ad in Jayapura, Monday (1/2/2021), after a virtual hearing meeting (RDP) with the House of Regional Representatives Republic of Indonesia, at Swisbel Hotel Jayapura.

The five frameworks are the first to be recognized and handed over to Papua. There needs to be a rationalization of central and local authority. So it becomes clear and does not overlap. 

Second, regarding institutional structure that aims to strengthen the position of the governor as a representative of the central government in the region as well as the coordinator of Special Autonomy management. "So, districts and cities can have related relationships (in the management of Special Autonomy funds) with the province," he said.

The third concerning finance, Papua Province wishes that there is only one source of funding from the center, namely through Special Autonomy funds. "Although the project was carried out by the ministry of institutions, all must go through one funding. It is not like now, there are money-share funds, DAK, DAU, ministry funds institutions," he said.  

Fourth, there must be a policy framework so there is no overlap of policies published centrally or regionally. And fifth, aspects of law, human rights including reconciliation.

"The bottom line is these five frameworks are what we want but the chapter must refer to these 5 frameworks," he said.

Musa'ad hoped that the revision of Special Autonomy Law would be a solution to the problem for Papua and not the other way around, instead it raises new problems.

Therefore, Musa'ad hopes that the House of Regional Representatives as part of the People's Consultative Assembly, in order to be able to control the revision process that occurred, has become a mandate.

"The point is we ask the House of Regional Representatives for us, that we do not want the change of Special Autonomy Law to happen as offered by the central in 2008, which was stipulated by Law No. 35 of 2008. Which, it turns out that the substance of the material is only in 2 chapters," he concluded.