Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad menyangkan belum dimanfaatkannya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang politik.

Padahal IDI merupakan alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga dapat dipakai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Berkenaan dengan hal itu, Asisten Musa’ad berharap pemerintah daerah di seluruh Papua dapat memanfaatkan data yang diterbitkan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Papua.

“Sebab IDI ini dapat dijadikan sebagai alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan Memang dirancang sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi”.

“Dan fluktuasi angka IDI mencerminkan situasi dinamika demokrasi di Indonesia,” ujar Musa’ad di Jayapura, Kamis (12/8/2021).

Kendati demikian, Musa’ad mengingatkan POKJA IDI Papua agar selalu aktif dalam kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan data, supaya dapat menghasilkan data pengembangan kehidupan demokrasi di Provinsi Papua.

Dengan mengedepankan kebebasan sipil, hak-hak politik rakyat dan lembaga demokrasi maupun institut politik di daerah.

“Makanya nanti perlu dilakukan secara berkesinambungan evaluasi di berbagai aspek, variabel maupun indikator yang sangat mempengaruhi kebebasan berdemokrasi terutama di wilayah Provinsi Papua”.

“Karena IDI sekali lagi merupakan indikator komposit yang menujukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dimana tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” pungkas ia.