DKP Papua Wacanakan PPI Dikelola Pihak Ketiga Papua Marine and Fisheries Department Discusses PPI Managed by Third Parties
Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mendorong pengelolaan Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), diambil alih pihak ketiga, guna memaksimalkan pemasukan bagi pemerintah daerah. Papua Marine and Fisheries Department encourages the management of Fishing Ports or Fish Landing Bases (PPI), taken over by third parties, to maximize revenue for local governments.
JAYAPURA – Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mendorong pengelolaan Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), diambil alih pihak ketiga, guna memaksimalkan pemasukan bagi pemerintah daerah.
Menurut Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua, Iman Djuniawal, dengan dikelola pihak ketiga, maka seluruh biaya operasional PPI kini tak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Artinya, seluruh kerusakan maupun resiko perawatan fasilitas PPI kini menjadi tanggung jawab pihak ketiga”.
“Mungkin pemda dapat sedikit, tapi kita tidak menganggung resiko dari kerusakan perawatan. Sebaliknya, ada pemasukan berkesinambungan yang menjadi PAD bagi pemda,” terang Iman di Jayapura, Selasa (24/8/2021).
Masih menurut Iman, saat ini sejumlah PPI di berbagai wilayah di Indonesia, telah mulai dikelola pihak ketiga. Seperti PPI Bungus, di Sumatera Barat yang dikelola pihak ketiga, dengan nilai sumbangan PAD cukup besar.
“Bayangkan PPI di Bungus kantornya hanya kecil, staf terbatas tapi berada dekat dengan pintu keluar. Pengunjung bbisa keluar setelah membayar biaya sewa di kantor PPI”.
“Apa yang dibayar? Biaya sewa keranjang, sewa cool storage, sewa lahan, sewa parkir dan semua ini dikelola pihak ketiga. Bayangkan ini kalau terjadi di semua PPI yang ada di Papua. Pasti PAD yang diberikan sangat besar,” ucapnya.
Kendati begitu, hal demikian hanya bisa terwujud apabila ada dukungan dari instansi terkait serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki PPI.
“Artinya mereka serahkan dulu PPI-nya kepada kami sebagaimana amanat UU. Setelah itu baru kita sama-sama membuat Perda-nya dan kemudian mendorong pihak ketiga untuk mengelola”.
“Saya rasa hal ini tak sulit dilakukan jika kita semua punya komitmen yang sama dengan kami,” tandasnya. ***
JAYAPURA – Papua Marine and Fisheries Department encourages the management of Fishing Ports or Fish Landing Bases (PPI), taken over by third parties, to maximize revenue for local governments.
According to the Acting Head of the Papua Marine and Fisheries Department (DKP), Iman Djuniawal, managed by a third party, all PPI operational costs are no longer charged to the local government.
"That is, all damage and risk of treatment of PPI facilities is now the responsibility of third parties"
“Maybe the local government gets a little, but we don't take the risk of damage to maintenance. On the contrary, there is continuous income that becomes Regional Income for the local government," Iman explained in Jayapura, Tuesday (08/24/2021).
Still according to Iman, currently a number of PPI in various regions in Indonesia have begun to be managed by third parties. Like PPI Bungus, in West Sumatra managed by third parties, the value of regional income donations is quite large.
"Imagine the PPI in Bungus, the office is only small, staff limited but close to the exit. Visitors can leave after paying the rental fee at the PPI office".
"What is paid? Basket rental fees, cool storage rentals, land rentals, parking rentals and all of these are managed by third parties. Imagine this if it happened in all PPI in Papua. "The pad is very big," he said.
Even so, this can only be realized if there is support from related agencies and all district and city governments that have PPI.
"It means that they first submit their PPI to us as mandated by the Law. After that, we both make the Regulation and then encourage third parties to manage."
"I don't think it's difficult to do if we all have the same commitment as us."
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-