Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan TORA di Papua Secara Virtual

JAYAPURA – Presiden RI Joko Widodo resmi menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada enam kabupaten di tanah Papua, Kamis (03/02/2022).

Penyerahan yang dilakukan secara virtual tersebut berupa SK Hijau (Perhutanan Sosial) yang diterima sebanyak 31 SK dengan luas 36.003 Ha untuk 5.247 KK serta SK Biru (SK Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas) sebanyak 6 SK, yakni untuk Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Merauke, Mimika dan Biak Numfor dengan seluas 8.873 Ha.

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herban Heryandana usai acara penyerahan tersebut di Jayapura, mengatakan penyerahan tersebut merupakan program pemerintah untuk memberikan satu akses kepada masyarakat yang tinggal didalam maupun sekitar hutan, dalam pemanfaatan kawasan hutan.

“Dimana nantinya SK biru itu statusnya adalah sudah bukan kawasan hutan, yang artinya bisa memproses penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut. Sehingga eksisting sudah bisa dikuasi masyarakat”.

“Kemudian kalau SK Hijau statusnya tetap kawasan hutan, tapi masyarakat boleh menggunakan atau menggarap dan sebagai payung hukum untuk kegiatan masyarakat dilapangan,” terang dia.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, penyerahan SK tersebut menjadi titik awal bagi masyarakat Papua untuk berusaha, sebab telah memberi mereka kepastian hukum dan hak pada lahan yang diberikan langsung Presiden.

“Makanya, kami dinas kehutanan di daerah akan mendukung sepenuhnya, karena menurut Presiden lahan itu 50 persen wajib tanam kayu hutan, kayu-kayuan dan 50 persen dikelola untuk tanaman jangka pendek dengan adanya pendampingan,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan, keberadaan hutan sosial dan TORA, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengelola lahan yang diberikan negara, guna memberikan manfaat seluas-luasnya bagi meraka.

“Apalagi ini merupakan program strategis Nasional yang didukung penuh kementerian LHK dan pemprov Papua”.

“Makanya dengan adanya dukungan penuh dari Presiden untuk pengembangan hutan, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, ini menjadi awal baik untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Terutama masyarakat adat dikampung masing-masing dan didukung sepenuhnya oleh pemda dan kementerian LHK,” tutur ia.

Sementara Kabupaten Keerom yang menerima SK TORA seluas 6.300 Ha, dipastikan bakal digunakan untuk kepentingan pembangunan dengan pemanfaatan secara legal dikawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap yang didalam ada fasilitas dan aktifitas masyarakat.

“Tidak berhenti disini saja karena ada beberapa wilayah juga sedang diusulkan, termasuk rencana investasi jagung sedang didorong tahun ini di eks lahan sawit. Dan masuk di areal di luar kawasan hutan (APL)”.

“Sebab tidak kemungkinan kebutuhan 10.000 Ha kita masuk di bekas ijin usaha pengelola hutan yang tidak ada aktifitas dengan terbitkan ijin alih fungsi, karena salah satu program adalah kolam retensi 100 Ha untuk pengendalian banjir,” kata Bupati Keerom, Piter Gusbager.

Ditempat yang sama, Demianus Membilong penerima SK Perhutanan Sosial dari Kampung Skow Mabo mengaku siap mengelola hutannya untuk kepentingan perekonomian.

“Kami punya 90 Ha, potensinya ada kelapa, pinang dan hutan sagu. Kami terima kasih karena memang selama ini kendalanya masalah perizinan, dan penyerahan ini sangat membantu melancarkan usaha-usaha kami,” pungkasnya. ***

JAYAPURA - Indonesian President Joko Widodo officially submitted the Decree of Social Forestry and The Decree of the Land Object of Agrarian Reform (TORA) to six districts in Papua, Thursday (03/02/2022).

The submission carried out virtually in the form of Green Decree (Social Forestry) received as many as 31 Decree with an area of 36,003 ha for 5,247 families  and Blue Decree (Decree of Forest Area Release through Boundary Change) as many as 6 Decree, namely for Jayapura, Keerom, Nabire, Merauke, Mimika and Biak Numfor with an area of 8,873 ha.

Director of Forest Area Strengthening and Management, Ministry of Environment and Forestry, Herban Heryandana after the handover event in Jayapura, said the handover was a government program to provide one access to people living in and around the forest, in the use of forest areas.

"Blue Decree is no longer a forest area, which means it can process the issuance of certificates on the land. So it can be done by the community."

"Then if the Green Decree remains a forest area, the community can use it for work and as a legal umbrella for community activities on the ground," he explained.

The Head of Papua Forestry and Environment Service, Jan Jap Ormuseray said, the handover of the decree became a starting point for the Papuan people to try, because it has given them legal certainty and rights to land granted directly by the President.

"Therefore, forest services in the area will fully support, because according to the President the land is 50 percent mandatory to plant forest wood, timber and 50 percent managed for short-term crops with assistance," he said.

He hopes that the existence of social forests and TORA can be used by the community to manage land provided by the state, to provide the widest benefits for them.

"Moreover, this is a national strategic program that is fully supported by the Ministry of Forestry and Environment and the Papua provincial government"

"Therefore, with the full support of the President for forest development, ecotourism, and non-timber forest products, this is a good start for the community in improving the economy. Especially indigenous peoples in their respective communities and fully supported by the local government and the Ministry of Forestry and Environment," he said.

Keerom Regency, which receives a TORA decree covering an area of 6,300 ha, will certainly be used for development purposes with legal use in the area of production forests, limited production forests, fixed production forests in which there are facilities and community activities.

“Several regions are also being proposed, including a corn investment plan being pushed this year in ex-oil palm land. And enter in the area outside the forest area"

"Because of the need for 10,000 ha to enter in the former business license of forest managers who have no activity by issuing a function transfer permit, because one of the programs is a 100 Ha retention pool for flood control," said Keerom Regent, Piter Gusbager.

"At the same place, Demianus Membilong the recipient of the Social Forestry Decree from Skow Mabo Village claimed to be ready to manage his forests for economic purposes.

"We have 90 ha, the potential is coconut, betel nut and sago forest. We thank you for the obstacles to licensing issues, and this submission is very helpful to launch our efforts," he concluded. ***