JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendorong Bupati dan Walikota di Bumi Cenderawasih untuk mendukung penuh percepatan perekaman e-KTP di wilayahnya.

Tak sampai disitu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua, Ribka Haluk juga meminta partai politik peserta Pemilu agar turut mendorong simpatisan dan warga di masing-masing wilayahnya, guna melakukan perekaman e-KTP kantor pencatatan sipil terdekat. 

"Sehingga angka perekaman KTP elektronik ini kita harap bisa lebih baik saat Pemilu 2024 nanti," terang Ribka di Jayapura, Rabu (10/8/2022).

Ribka juga mengharapkan dukungan pihak keamanan untuk mengawal perekaman e-KTP, khususnya di daerah rawan konflik bersenjata, seperti di Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak.

"Semua daerah punya alat perekaman, tapi Nduga itu kantor dan alatnya dibakar. Jadi, kita lakukan perekaman untuk warga Nduga itu di Wamena atau Timika. Artinya, kami minta sinergitas dari pihak (keamanan) terkait juga untuk dukung hal ini," tegasnya.

Ribka tambahkan, kepala daerah di 29 kabupaten dan kota di Papua memiliki peranan terbesar dalam melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024. 

Apalagi anggaran dari Kemendagri untuk perekaman e-KTP sudah tak lagi dikucurkan ke instansi terkait tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. "Artinya sudah independen terkait penganggaran perekaman e-KTP. Sehingga yang lebih bertanggungjawab itu para kepala daerah yang punya rakyat".

"Atau untuk saat ini kepala daerah kabupaten dan kota yang harus menjadi penggerak, pendorong dan menyiapkan biaya untuk melakukan perekaman e-KTP," tutupnya. ***