JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong pembangunan lumbung pangan di 10 kabupaten Bumi Cenderawasih, agar dilaksanakan pada wilayah rawan konflik sosial.

Kesepuluh kabupaten tersebut menurut Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil  Provinsi Papua Ribka Haluk, diantaranya Intan Jaya, Nduga, Lannya Jaya, Paniai, Puncak dan Jayawijaya yang merupakan daerah transit ke wilayah pegunungan.

"Dan untuk wujudkan kni kedepan dibutuhkan kerjasama semua instansi seperti pertanian dan instansi terkait lainnya”.

“Tetapi juga dari pemerintah kabupaten setempat,” terang Ribka di Jayapura, Jumat.

Ribka pada kesempatan itu menyambut baik kebijakan pemerintah pusat itu. Sebab keberadaan lumbung pangan sangat penting untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau bencana yang berpotensi menyebabkan kekurangan pasokan makanan bagi warga terdampak.

"Menurut kami perlu ada lumbung pangan tersebut dan hal tersebut sudah masuk dalam program Kementerian Sosial”.

“Intinya lumbung pangan itu gebrakan yang baik apalagi untuk Papua khususnya daerah yang rawan bencana. Makanya, kami berharap dapat terlaksana sehingga dapat membantu bagi daerah yang sering terkena bencana alam, " terangnya.

Kementerian Sosial RI dalam satu kesempatan menyatakan bakal mendirikan lumbung sosial di sejumlah kabupaten, Provinsi Papua.

“Saya akan siapkan lumbung sosial di Jayapura. Nanti akan disiapkan lokasinya oleh pak wali kota. Bisa juga digunakan balai diklat (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial/BBPPKS) Jayapura,” kata Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi Posko Induk Tagana di Jayapura. ***