JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen kuat menjaga stabilitas harga pangan, guna mengendalikan inflasi di Bumi Cenderawasih, yang kali ini tercatat masuk lima besar terendah nasional.

Hal ini disampaikan Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Suzana Wanggai di Jayapura, Senin (6/3/2023), usai rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua.

"Inflasi kita di Februari 2023 ini tercatat sebesar 5,05 persen atau rata-rata dibawah nasional. Kita patut berbangga, tapi semua pihak terkait di provinsi akan berkomitmen terus berupaya menjaga dan mengendalikan inflasi ini," terang ia.

Menurut Suzana, keberhasilan Provinsi Papua mengendalikan inflasi saat ini dikarenakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang dibangun TPID, sangat baik serta terkoordinasi. Hasilnya, ada intervensi di lapangan yang pada akhirnya membuat harga pangan bisa dikendalikan.

"Mestinya juga dengan harga angkutan udara ya karena sepaket dan sesuai penekanan bapak Presiden. Tapi untuk angkutan udara itu kan wewenangnya TPID pusat. Tapi kita di daerah tentu mendorong dan fokus ke pangan, supaya juga jelang bulan Ramadahan semua harga pangan bia terkendali," ucapnya.

Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Provinsi Papua Agni Alam Awirya menerangkan ada dua komponen penyumbang inflasi di Papua dan perlu dijaga.

“Pertama itu angkutan udara dan komiditas pangan. Maka itu kita menggalakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah. Sebab untuk angkutan udara memang ada di TPID Pusat,” kata ia.

Diketahui, ada tujuh program unggulan dalam GNPIP meliputi operasi pasar, ketahanan pangan strategis, perluasan kerjasama antara daerah dan dukungan terhadap distribusi.

Kemudian optimalisasi pemanfaatan sarana produksi pertanian, infrastruktur dan komunikasi yang efektif kepada stakeholder termasuk masyarakat. ***