JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua akan mulai memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, guna memaksimalkan implementasi program prioritas strategis bersama. Hal demikian pula merupakan tindaklanjut dari program urusan bersama seperti Kartu Papua Sehat (KPS), beasiswa unggulan serta hal terkait lainnya. 

"Hal ini pula yang nantinya menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan semua yang menjadi harapan kita bersama kepada pemerintah pusat. Apalagi di awal bulan September nanti, Wakil Presiden RI akan berkantor di Jayapura," terang Plh Sekda Papua Derek Hegemur di Jayapura, Jumat.

Sementara menyoal usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, lanjut Derek, Pemerintah Provinsi Papua tidak merencanakan kegiatan konstruksi besar dalam jumlah besar. Hal demikian dalam rangka pengendalian anggaran jelang sisa waktu pemerintahan Gubernur Lukas enembe.

"Artinya, kegiatan seperti pembangunan gedung yang memakan waktu lebih dari tiga bulan ditiadakan. Namun penambahan kegiatan diprioritaskan yang sifatnya penting."

"Paling tidak untuk penambahan kegiatan di APBD Perubahan 2023, diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak. Selain itu, dilaksanakan sampai bulan desember 2023," ucapnya.

Derek menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan langkah-langah efektifitas peningkatan penyerapan anggaran. Diantaranya melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal dan meningkatkan pengawasan penyerapan anggaran. 

"Demikian pula pemantauan dan pengendalian ketat terhadap realisasi yang bersumber dari transfer Dana Otsus. Sebab salah satu penilaian kinerja Otsus adalah tingkat realisasi dan ini berdampak pada pernimanan Dana Otsus tahun berkutnya," tandasnya. ***