JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memetakan prioritas kegiatan yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah, pada monitoring evaluasi (monev) penyerapan APBD 2023.

Hal demikian bertujuan mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang ditandai dengan pengurangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, peningkatan ketahanan pangan dan pengurangan pengangguran.

"Termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), supaya dalam perencanaan dan penganggaran dapat meminimalisir duplikasi anggaran." 

"Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan, nilai anggaran lebih terukur, efisiensi komponen belanja pendukung kegiatan, standarisasi kegiatan dan harga serta akan lebih mudah dalam pengendalian program," terang Penjabat Gubernur Rumasukun, pada Bimtek SIPD-RI dan Monev Penyerapan APBD 2023, Senin (23/10/2023), di Kota Jayapura.

Gubernur Ridwan pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Neger yang terus mendukung Pemerintah Provinsi Papa dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah. Khususnya melalui pengelolaan keuangan berbasis elektronik yakni melalui SIPD-RI.

"Makanya melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh peserta dari setiap SKPD untuk terlibat secara aktif dalam setiap sesi, berdiskusi secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan secara baik."

"Saya bersama PIh. Sekretaris Daerah akan memantau langsung kegiatan ini. Setelah kegiatan ini seluruh SKPD dapat langsung melakukan penginputan melalui SIPD-RI," tandasnya. ***