JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil survey yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua masih rentan korupsi. 

Oleh karenannya, KPK meminta media massa di Bumi Cenderawasih agar ikut memantau serta memberikan informasi guna meminimalisir praktik korupsi di wilayah setempat.

“Hasil survey menunjukan Papua masih sangat rentan korupsi, sehingga peran media dalam memberikan informasi sangat diperlukan,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Kota Jayapura, Senin. 

Kehadiran Johanis Tanak di Papua, dalam rangka diskusi media akselerasi pencegahan korupsi dalam mendukung kemajuan Papua, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Kota Jayapura. 

Kegiatan ini diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional yang ada di Kota Jayapura. 

Masih menurut, Johanis Tanak, media memiliki andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena, apa yang disampaikan ke publik dalam bentuk berita, bisa diketahui seluruh dunia serta ikut membantu KPK dalam hal publikasi.

"Dengan demikian, pengawasan dari media sangat berpengaruh besar bagaimana kami di KPK menjalankan undang-undang yang diamatkan kepada kami," ucap ia. 

Johanis menambahkan, dalam upaya pencegahan korupsi, KPK akan selalu gencar melakukan survei integritas dan monitoring terhadap pencegahan baik di lembaga maupun lainnya.

"Kendati demikian, apabila ada laporan yang masuk, tentu kami akan tindaklanjuti dengan melakukan kajian atas informasi itu. Jika cukup alat bukti maka akan dikakukan penyelidikan".

"Karena KPK itu cuma ada di Jakarta tapi tim KPK itu ada di mana-mana," tandas dia. ***