JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mendorong tujuh kabupaten di wilayahnya untuk segera mencapai target 100 persen kampung dan kelurahan stop atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan pada tahun ini.

"Perilaku Buang Air Besar Sembarangan tidak dapat disepelekan. Buang Air Besar Sembarangan atau biasa disingkat BAB sembarangan merupakan masalah serius yang berdampak merugikan lingkungan, serta berpotensi menularkan kuman penyakit seperti diare, tipes, disentri atau kolera." 

"Bahkan anak yang sering mengalami penyakit-penyakit ini, tentu saja tumbuh kembangnya menjadi tidak optimal dan pada akhirnya bisa mengakibatkan stunting bahkan kematian," tegas Ridwan Rumasukun dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM Papua, Daniel R Senis, pada lokakarya advokasi kebijakan sanitasi penting atasi stunting, di Kota Jayapura, Kamis (20/6/2024).

Masih menurut Ridwan, saat ini, baru Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura yang telah mencapai 100 persen stop BAB sembarangan. Pihaknya mendorong agar, dua wilayah tersebut segera mewujudkan sanitasi yang aman, sesuai amanat tujuan pembangunan berkelanjutan  

"Sehingga saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan ini." 

"Semoga hasil lokakarya dapat menimbulkan efek positif untuk segera mendorong tercapainya Provinsi Papua sebagai provinsi stop BAB sembarangan pertama di Tanah Papua," harapnya.  

Kepala Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Ramdan, kepada wartawan menjelaskan pentingnya sanitasi yang baik di kampung maupun kelurahan guna mengatasi stunting. Sebab sanitasi juga memiliki banyak keterkaitan dengan isu penyakit lain seperti polio, yang penularan lewat tinja (kotoran manusia). 

Sementara menurut data yang dihimpun oleh lembaganya,ada 500 kampung di Papua yang masih belum bebas BAB sembarangan. Artinya, praktek BAB sembaragan di berbagai wilayah itu masih ada terjadi secara masif, yang berpotensi menularkan penyakit.

"Makanya lewat lokakarya kali ini kita mengharapkan ada tindaklanjut dari Pemprov Papua untuk mendorong surat edaran sekaligus mengakselarasi kepada para bupati, supaya kampung-kampung itu diberikan fasilitas jamban (bagi yang belum memiliki)."

"Kemudian bagi yang sudah memiliki namun masih melakukan praktek BAB sembarangan, terus kita sosialisasikan supaya merubah perilaku mereka," harap Ramdan.

Ia pada kesempatan itu berharap peran para tokoh adat, tokoh masyarakat bahkan tokoh agama, untuk ikut membantu mensosialisasikan perubahan perilaku masyarakat agar tidak melakukan BAB sembarangan.

"Seperti para tokoh agama misalnya dalam kotbahnya di gereja mungkin bisa menyelipkan kata-kata berhenti stop BAB sembarangan yang dikaitkan dengan hidup bersih. Sebab para tokoh ini tentunya merupakan panutan yang sudah pasti didengar oleh umat atau jemaat," tandasnya. ***