Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, SE membantah pelaksanaan Muyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur, kemarin dilangsungkan secara tertutup. Wagub Hasegem menegaskan, pelaksanaan Musrenbang merupakan program kegiatan pembangunan kedepan yang perlu dan harus diinformasikan serta diketahui oleh publik. “Pelaksanaan Musrenbang tidak tertutup. Siapa yang bilang kegiatan itu tertutup. Kegiatan itu terbuka untuk publik. Itukan program pembangunan kedepan yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat luas. Jadi sekali lagi kegiatan kemarin itu tidak tertutup,” kata Wagub saat, usai melepas peserta gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke – 50 GKI di Tanah Papua, Rabu (18/10), di Kantor Gubernur.  Soal materi pembahasan Musrenbang, Wagub mengatakan materi pembahasannya adalah visi dan misi Gubernur yang kemudian diadopsi menjadi draft program pelaksanaan pembangunan di tanah Papua.
Setelah diprogramkan, lanjutnya, draft-draft rancangan pembangunan ini akan disampaikan ke DPRP untuk kemudian dibahas dan dijadikan sebagai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). “Jadi ini merupakan pembahasan draft program pembangunan yang diambil dari visi dan misi Gubernur pada saat kampanye kemarin. Ini kemudian draftnya akan disampaikan ke DPRP guna dibahas lebih lanjut dan dibuat program RPJM-nya,” kata Wagub. Menyinggung kembali soal tidak diperbolehkannya wartawan untuk melakukan peliputan oleh para panitia dan satpam saat pelaksanaan Musrenbang kemarin, Wagub mengemukan bahwa kemungkinan besar terjadi miss komunikasi diantara pihak penyelenggara. Namun, pelaksanaan Musrenbang kemarin tidak tertutup dan terbuka untuk umum. “Jadi saya mau tegaskan kembali bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak tertutup,” singkatnya. Untuk sekedar diketahui, sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik pada hari Selasa kemarin, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan reportase saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung. Hal ini memicu kekecewaan para wartawan yang kemudian sepakat untuk memboikot dan tidak memberitakan kegiatan pelaksanaan Musrenbang yang dihadiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, Paska Suzeta.