JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola belanja daerah melalui tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah menilai hasil pemeriksaan BPK bukan hanya evaluasi administratif, tetapi menjadi rujukan untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (15/1/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Papua yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan berintegritas,” ujar Aryoko.

Wakil Gubernur menjelaskan pemeriksaan dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari kalender. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Aryoko menegaskan Pemerintah Provinsi Papua menerima seluruh hasil pemeriksaan, termasuk catatan, temuan, dan rekomendasi yang diberikan. Ia memastikan rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

“Kami menyatakan kesiapan penuh untuk menerima seluruh hasil pemeriksaan, baik berupa apresiasi maupun catatan, temuan, dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, rekomendasi BPK menjadi instrumen penting untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengendalian intern, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan belanja daerah yang patuh dan berkinerja tinggi juga dinilai menjadi fondasi mewujudkan visi “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”

Aryoko menambahkan pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi daerah. Ia menyebut belanja daerah yang efektif dan tepat sasaran turut mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur produktif, serta penciptaan lapangan kerja.

Wakil Gubernur mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadikan LHP sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas. Ia juga mengajak jajaran Pemprov Papua memperkuat sinergi dan komunikasi dengan BPK sebagai mitra strategis dalam pengawasan keuangan negara.

“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin kokoh, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya. ***