Pemerintah meminta Timor Timur melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar membatalkan pembentukan Komisi Kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM di negeri bekas provinsi termuda Indonesia itu. Permintaan ini disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, dalam pertemuan mereka di Bali, Sabtu (15/5) malam. Panglima TNI, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, yang mengaku ikut hadir dalam pertemuan itu mengatakan permintaan itu disampaikan karena khawatir pembentukan komisi itu akan mngganggu pemilihan presiden dan wakil presiden. ?Seyogyanya Timor Timur bisa mempengaruhi PBB agar sekarang ini hal itu tidak dilakukan, ? kata Panglima di Istana Negara Jakarta, Senin (17/5). Panglima menilai semestinya kedua negara memusatkan perhatian pada rekonsiliasi daripada mengungkit masa lalu. ?Presiden Xanana sangat menyambut baik rencana itu,? kata dia menceritakan tanggapan Xanana. Panglima membenarkan arah dari pembentukan komisi itu adalah Wiranto. Karena itulah, muncul kekhawatiran situasi menjadi tidak kondusif bila PBB kukuh membentuk komisi tersebut. Apalagi Wiranto menjadi salah satu kandidat pada Pemilu presiden dan wakil presiden. Panglima menilai hal tersebut bisa membahayakan. ?Nasionalisme,lah,? katanya yang mengaku belum bisa membayangkan situasinya bila PBB jadi membentuk komisi tersebut.