JAYAPURA - Selain pembangunan konektivitas, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Menurut Fakhiri, Pemerintah Provinsi Papua juga terus mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan keterkaitan ekonomi hulu dengan hilirisasi industri. Pengembangan tersebut diarahkan pada berbagai sektor potensial, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata serta pengembangan pasar masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Fakhiri mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan lokal sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah.

"Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Tanah Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, Fakhiri menyampaikan bahwa Provinsi Papua memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya generasi muda dari berbagai wilayah yang datang ke Jayapura untuk mengakses pendidikan.

Karena itu, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta membuka kesempatan kerja bagi generasi muda Papua.

Fakhiri juga menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum untuk menyamakan persepsi, tetapi menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lapangan.

"Kami sangat berharap forum ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi implementasi setelah rapat koordinasi inilah yang sangat kami harapkan," tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa setiap daerah di Tanah Papua memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda. Sebagai provinsi induk, Pemerintah Provinsi Papua memiliki komitmen untuk turut mendukung percepatan pembangunan di lima provinsi lainnya, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas daerah.

Untuk itu, sinergi bersama pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dinilai sangat penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai agenda pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami berharap pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi faktor utama percepatan pembangunan di Tanah Papua," pungkas Fakhiri.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Tanah Papua yang lebih terintegrasi, merata dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. **