"Menyikapi terjadi adanya tindak kekerasan yang memakan korban jiwa di Institute Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem. SE, mengusulkan agar sekolah pemerintahan dalam negeri itu, dibangun di daerah-daerah. Karena selain dapat menghemat biaya, tindak kekerasan serupa yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang dapat diminimalisasi. Wagub Hasegem mengaku mengutuk keras tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi perbuatan serupa bukan hanya terjadi sekali dan sudah kesekalian kalinya praktek “balas dendam” melalui dari senior kepada junior di IPDN, memakan korban jiwa.
   "Itu sebenarnya tidak boleh terjadi, dari dulu memang sudah begitu. Kita sangat tidak terima perlakuan seperti itu karena sudah mengarah pada tindak kriminal apalagi sampai memakan korban jiwa. Itu kan sekolah pemerintahan bukan tentara,” kata Wagub di Gor Cenderawasih, Selasa (10/4) kemarin. Menurut Wagub, manajemen di IPDN secara kelembagaan harus dirombak total. Pihak pimpinan IPDN harus bertanggung jawab dan direshufle sehingga akan ada perubahan. Disisi lain, pengenalan yang bersifat fisik kepada junior, perlu dihilangkan dan diganti dengan perkenalan yang bersifat teori. Hal demikian untuk meminimalisasi tindakan kekerasan yang berujung pada kematian. Menyoal tentang usulan pembentukan IPDN didaerah, kata Wagub, direncanakan pada tanggal 20 April 2007 mendatang, pihaknya sebagai pimpinan tim akan bertolak ke Jakarta untuk meminta restu kepada Presiden agar usulan itu dapat diterima. Tujuan utamanya, lanjut Wagub, agar pembentukan kader-kader pemerintahan dapat berjalan lebih maksimal dan tidak menimbulkan korban jiwa.
   "Tanggal 20 April kita berencana ke Jakarta bertemu Presiden untuk mengusulkan pembentukan IPDN di daerah-daerah. Saya sendiri yang akan meminta tim ini. Tujuannya ya, tentu untuk meminimalisasi angka tindak kekerasan yang berujung pada kematian,” kata Hasegem. Ditambahkannya, hingga saat ini Provinsi Papua belum akan mengirim utusan mengikuti proses belajar mengajar di IPDN, sepanjang manajemen disekolah pemerintahan dalam negeri itu belum dirombak. Upaya ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen IPDN yang terkesan membiarkan terjadinya tindak kekerasan dari senior kepada junior.
   "Kita tidak akan mengirim utusan sepanjang belum dirombak manajemen di IPDN. Ini juga sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan kematian,” tegas Wagub.