"Gubernur Papua Barnabas Suebu SH menegaskan, kebijakan Pemerintah dibidang pengadaan barang dan jasa merupakan upaya mencegah kebocoran dan pemborosan penggunaan Keuangan Negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Salah satu kebijakan itu, yakni dengan digelarnya kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (25/8), di Hotel Numbay Dok V Atas Jayapura. Menurut Suebu, peran bidang pengadaan ini dirasakan semakin penting dengan berkembangnya tuntutan akan keterbukaan transparansi dan akuntabilitas, dimana tercipta suatu iklim kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Sebab dengan kompetisi yang sehat maka tidak ada lagi diskriminasi dan KKN. Sehingga seluruh ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan.
"Gubernur Suebu mengatakan hal demikian dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si disela-sela acara pembukaan pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kemarin. Dikatakan, khusus di Papua, ketersediaan aparatur yang memiliki kompetisi dan profesionalisme dibidang pengadaan barang dan jasa masih sangat terbatas. Namun demikian, dengan adanya kegiatan seperti ini maka dapat diyakini secara bertahap baik jumlah maupun kualitas aparatur akan segera dipenuhi guna mengatasi keterbatasan dimaksud. Kendati begitu, tentu aparatur di Papua harus pula memiliki kompetensi, kapasitas dan profesionalisme serta etika yang baik guna menciptakan persaingan dan kompetisi yang sehat.
"Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya yang dibacakan Noldy Tarore, SE, M.Si selaku Sekretaris Panitia mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan kompetensi aparatur dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kegiatan selama 4 hari ini, diikuti sebanyak 100 peserta dengan out put yang diharapkan, tersedianya 100 orang aparatur yang memiliki kompetensi di sektor pengadaan barang dan jasa.