Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constan Karma memberi himbauan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi untuk netral dan tidak memihak pada salah satu kandidat, menjelang pesta demokrasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

       Himbauan tersebut disampaikan Sekda Papua, dihadapan para pegawai negeri sipil pada apel pagi yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (15/8) pagi. Menurut mantan Wakil Gubernur Papua itu, netralitas tersebut sangat diperlukan karena birokrasi dan PNS merupakan lembaga penyelenggara Pemerintahan yang sifatnya struktural atau dapat berakhir masa penugasannya jika telah memasuki masa purna tugas (pensiun), berbeda dengan jabatan politik yang bakal selesai dalam waktu 5 tahun pengabdian. Ibarat sebuah perahu, kami di birokrasi di perahu ini tetap begitu saja.

       Yang silih berganti selama 5 tahun kan itu Gubernur atau jabatan politik sementara PNS pensiun kan baru selesai tugas. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh birokrat harus netral dalam Pemilukada, imbaunya. Menyinggung soal pemberian sanksi, pejabat yang sehari-harinya aktif menyuarakan bahaya HIV/AIDS tersebut, menuturkan bahwa sanksi yang berat bakal menanti para pegawai negeri sipil jika tetap bersikeras untuk mendukung salah satu kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.Kalau dia jadi pengurus Partai akan ada sanksi. Sanksinya berat dan kalau seorang pegawai negeri menjadi pengurus partai maka yang bersangkutan bisa dipecat dan itu diatur dalam UU.

       Sementara jika pegawai negeri menjadi tim sukses maka akan mendapat teguran yang jika tidka diindahkan akan mendapat sanksi, Maka itu, jikalau seorang pegawai ingin menjadi pengurus partai maka jalan satu-satunya adalah dia harus berhenti dari PNS karena itu ketentuan. Dengan begitu, kita harap demokrasi berjalan tidak amburadul, tutur dokter hewan itu. Ditambahkan Constan Karma, netralitas dalam Pemilukada sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam lingkungan birokrasi. Karena akan mendapat dampak yang negatif, jika sebuah organisasi pegawai negeri secara terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu kandidat.

        Ada pengalaman kecil dari saya, di KPA kabupaten kota. Dia ikut memberi dukungan dan ketika kandidat kalah maka kantornya bubar. Maka itu saya ingin sarankan kepada birokrasi agar bedakan ada jabatan politik gubernur dan wagub, sementara kita berada pada lingkungan birokrasi yang harus jalan trus. Karena itu sekali lagi tolong jaga ini dan saya ingatkan PNS untuk tidak jadi tim sukses dan jika saya tau, akan ada masalah (sanksi), tegas Sekda memperingatkan para pegawai.