Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH membantah telah memberikan mandat kepada orang kepercayaannya guna menghubungi pihak-pihak tertentu agar menjanjikan sebuah pekerjaan maupun jabatan serta meminta sejumlah dana guna memuluskan hal tersebut.  Bantahan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak, dalam keterangan pers di Swisbel Hotel Jayapura, Minggu (28/7) malam.

           Jadi, maraknya telepon gelap yang menjanjikan sejumlah pekerjaan, jabatan atapun meminta uang atas nama Gubernur Papua itu tidak benar," tegasnya. Selain itu, Karo Humas dalam keterangannya melalui surat edaran Sekretaris Daerah yang diterbitkan pada hari Jumat (26/7) dengan No. 300/3844 SET, menegaskan bahwa Gubernur Papua tidak pernah memberikan surat rekomendasi, dukungan maupun surat serupa lainnya kepada PT Rajawali Nusindo, tentang penerbitan Buku Potensi dan Peluang Investasi Papua. "Jadi pada kesempatan ini kita mau memberitahu bahwa disini nama Gubernur dicatut untuk kepentingan yang lain dan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, saat ini kita umumkan agar bisa diketahui dan diwaspadai jangan sampai ada yang tertipu lagi," jelasnya.

          Pada kesempatan itu, Karo Humas juga menerangkan bahwa segala bentuk administrasi dan tamu pimpinan daerah harus melalui mekanisme dan sebagaimana prosedur dilingkungan Pemprov Papua, yakni melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua kemudian secara berjenjang hingga ke tingkat pimpinan.  "Sebab kalau Spri (Sekretaris Pribadi) itu yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung atas persetujuan Gubernur Papua. Ini perlu diketahui sebab masing-masing jabatan dan bidang itu ada perannya tersendiri tak bisa suatu tugas diserahkan kepada yg bukan tupoksinya". "Selain itu, bahwa segala bentuk permohonan bantuan tidak diperkenankan untuk disampaikan kepada Gubernur Papua langsung. Sebab semua ada prosedurnya supaya bisa tertib," tutupn