Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota, lebih khusus di lima wilayah adat, didorong mampu menjawab tantangan swasembada protein hewani (daging dan telur) sesuai dengan potensi dan keunggulan komoditas strategis yang ada.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus D. Pasareng, saat pada penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Se- Papua, di Jayapura, Jumat (6/4).

Dalam kegiatan yang dihadiri para Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Papua tersebut, Petrus mendorong adanya pola pengembangan ternak melalui pemberian hibah ternak di masyarakat. Diantaranya melalui pendekatan kelompok sesuai regulasi, sehingga jika di daerah-daerah tertentu menjadi masalah dapat dilakukan dengan pendekatan perorangan.

“Kemudian yang tak kalah penting secara berkesinambungan melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)  kepada peternak dan pelaku usaha peternakan. Dengan menjalin koordinasi dengan pihak perbankan. Sehingga upaya swasembada ini bisa diwujudkan,” tuturnya.

Petrus juga pada kesempatan itu, meminta semua pihak terkait dapat menjaga wilayah Papua tetap bebas  dari penyakit hewan menular strategis. Sehingga untuk menjamin keamanan pangan asal hewan, perlu pula melakukan peningkatan koordinasi dengan karantina pertanian dan instansi terkait.

“Dalam hal pengawasan lalu- lintas hewan dan bahan pangan asal hewan. Terutama pada wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah pemasukan hewan/bahan pangan asal hewani,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam  rangka  penguatan fungsi otoritas veteriner sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, maka Dinas Peternakan/yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota,  yang belum memiliki tenaga medik veteriner (dokter hewan) agar mengusulkan kepada Kepala Daerah setempat guna mendapatkan formasi atau tenaga honorer. 

“Kemuidan yang tak kalah penting adalah peran penyuluh pertanian di daerah sangat vital dalam peningkatan sumber daya petani. Untuk itu, menjadi perhatian bersama baik pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota berupa penambahan tenaga penyuluh, dan biaya operasional penyuluh pertanian serta peningkatan kapasitas”.

“Selanjutnya, bagi penyuluh CPNS yang belum melaksanakan prajabatan agar segera ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota,” terangnya.