Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Cenderawasih banyak mengalami kebocoran, akibat potensi yang belum digali serta ilegal loging dan ilegal fishing.

Hal ini disampaikan Hery, pada rapat monitoring dan evaluasi MCP Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (14/11/2019).

Menurut Hery, masih adanya praktik ilegal loging dan ilegal fishing di Papua, akibat adanya infrastruktur pelabuhan laut yang tak terdata di Kabupaten Merauke. Alhasil, kayu dan ikan dari Papua pun dibawa keluar tanpa tersentuh pajak.

Dilain pihak, sambung Sekda, instansi terkait dinilai belum transparan dalam menyampaikan data stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masuk ke Papua. Dengan demikian, Pemprov Papua tak bisa menarik pajak BBM yang dijual ke perusahaan-perusahaan, termasuk PT. Freeport Indonesia.

“Untuk data yang diambil Bapenda Provinsi Papua dari Pertamina saja mungkin (yang diberikan) dari SPBU, sehingga (kami anggap ini) tidak transparan”. 

“Makanya, tahun lalu saya perintahkan Inspektorat Provinsi Papua meminta data ke kementerian lembaga terkait untuk data BBM yang masuk ke Papua. Sehingga ada pajaknya BBM seperti ke Freeport bisa kita deteksi,” jelasnya. 

Dalam waktu dekat, masih menurut Hery, atas perintah Gubernur Papua dan pengawasan KPK, Pemprov Papua bakal membentuk tim guna melakukan konsolidasi lebih intens terhadap infrastruktur pelabuhan di seluruh Papua yang menerima atau mengeluarkan kayu, ikan, BBM serta lainnya.

Dengan demikian, diharapkan Pemprov Papua dapat benar-benar memaksimalkan seluruh potensi PAD yang sebelumnya bocor karena ketidaktahuan pemerintah daerah.

“Intinya, harus ada gerakan lewat pendampingan KPK dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi. Sehingga kita mampu terobosi semua potensi yang ilegal di Papua untuk kemudian dioptimalkan menjadi PAD,” harapnya.