Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili organisasi pemerintahan GIZ, melakukan penandatangan Memorandum of Undarstanding (MoU) secara virtual di bidang pencegahan korupsi, Jumat (15/1/2021).

Penandatangan MoU itu merupakan lanjutkan kerja sama penanganan korupsi sejak 2007 lalu, dalam proyek kerjasama bilateral, Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC). 

“Kita apresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Jerman dan Pemerintah Provinsi Papua sifatnya berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atapun stakeholder lainnya”. 

“Guna mewujudkan sistem pemerintahan  yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua,” teran Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa, dalam sambutannya disela-sela acara itu.

Menurut Doren, tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan misi Gubernur Papua untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. 

Hanya saja, ada banyak kendala teknis, seperti masalah SDM, teknologi, letak geografis maupun lainnya hingga menyebabkan upaya pencegahan korupsi menjadi terhambat.

Oleh karenanya, dengan dukungan Pemerintah Jerman, pihaknya optimis upaya mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih bakal dapat terlaksana. 

“Apalagi dalam berbagai kerja sama di Tanah Papua dengan Pemerintah Jerman, telah dilakukan dalam dua tahun ini, diantaranya pelaksanaan kajian "Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan SEKNAS FITRA)”. 

“Kemudian ada lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat. Apalagi lembaga GIZ terus bersama dengan KPK RI memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi menjadi terintegrasi,” terang ia. 

Diketahui, acara MoU secara virtual terkait pencegahan korupsi, diikuti Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, sejumlah Kabupaten di Papua dan Papua Barat, LSM lokal, perguruan tinggi lokal serta pihak swasta.

Turut dilakukan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platform multipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan. 

Sementaar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan itu, yakni Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP,  Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo.