JAYAPURA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Provinsi yang dipusatkan di Wisma Atlet, Jumat (1/4/2022) malam.

Dihadiri KONI Kabupaten/Kota se-Papua, Raker Provinsi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun.

Dalam sambutannya Sekda Ridwan mengatakan Pemerintah Provinsi Papua telah sukses membangun dan melaksanakan PON XX dan Peparnas XVI.

Oleh karenanya, lewat rapat tersebut, Sekda berharap dapat mendorong semangat semua pihak di KONI se-Papua untuk menghasilkan pembinaan prestasi atlet yang lebih terukur dan modern.  

"Termasuk menjaga dan merawat fasilitas pemerintah demi kemajuan atlet Papua ke depan," imbau Sekda.

Waketum KONI Pusat, Mayjen TNI Purn Suwarno, mengapresiasi kegiatan Raker yang digelar oleh KONI Papua. Menurutnya, Raker ini menjadi ajang evaluasi prestasi atlet di PON XX Papua tahun lalu serta kesiapan Papua menuju PON tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

"Raker ini jelas merupakan satu momentum yang sangat strategis yang pertama akan digunakan sebagai media evaluasi tentang penyelanggaraan PON XX, kemudian untuk menyusun program terkait persiapan menuju PON 2024,” ujarnya.

Suwarno tambahkan, KONI Papua juga perlu melakukan langkah-langkah kaderisasi menuju PON 2024, sebab tahun depan sudah dilakukan babak kualifikasi PON. "Sehingga tahun ini adalah tahun persiapan untuk menuju babak kualifikasi". 

"Juga tak kalah penting, kepengurusan KONI Papua yang akan berakhir tahun ini, sehingga pelaksanaan Raker Provinsi ini juga dapat juga membahas tentang Musyawarah KONI. Sehingga harapannya mulai sekarang sudah berbicara tentang persyaratan calon ketua yang akan datang, termasuk pembentukan panitia penjaringan," tandasnya.

Sekretaris Umum (Sekum) KONI Papua, Kenius Kogoya mengatakan tujuan rapat kerja adalah untuk menyusun program tahunan karena didalamnya turut dihadiri seluruh anggota KONI kabupaten dan kota.

"Intinya Raker ini membahas program pembinaan olahraga prestasi. Kemudian juga akan mengesahkan beberapa cabang olahraga atau menolak cabang olahraga untuk menjadi anggota KONI, termasuk kesepakatan waktu pelaksanaan musyawarah provinsi," jelas ia. ***