JAYAPURA - Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Lemhannas RI dipastikan segera membuat kajian tentang konsep ekonomi biru berkaitan dengan pembangunan dunia perikanan Papua serta peningkatan ketahanan nasional dibidang terkait.

Hal ini dikatakan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas RI, Sugeng Santoso, usai mengikuti diskusi panel yang mengangkat topik Optimalisasi Implementasi Konsep Ekonomi Biru Guna Kesejahteraan Masyarakat Papua, pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (23/8/2022).

Dia katakan mendapat banyak masukan dari diskusi tersebut, sehingga pihaknya mendorong agar konsep ekonomi biru di Papua, mesti lebih ditingkatkan kearah yang lebih baik kedepannya.

“Apalagi kegiatan diskusi panel ini dihadiri berbagai narasumber mulai dari akademisi, praktisi, pemerintahan dan unsur TNI/Polri,” kata Sugeng.

Ia memastikan, seluruh masukan yang ada segera dipelajari, dianalisis serta diolah sehingga hasilnya segera dilaporkan ke pimpinan Lemhanas untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Sebab salah satu fungsi Lemhannas adalah membuat kajian yang disampaikan kepada pemerintah guna mengambil kebijakan demi meningkatkan ketahanan nasional”.

“Tapi memang masukan-masukan terkait konsep ekonomi biru yang muncul dalam diskusi panel ini seperti perlu mendapat dukungan dari stakeholder terkait atau pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam laut yang besar di Papua”.

“Contohnya pembinaan SDM, dukungan anggaran langsung di Jayapur untuk industri di sektor perikanan. Jadi diharapkan ikan itu bisa dikelola dan bahkan langsung diekspor dari Papua,” tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal mengatakan konsep ekonomi biru sebenarnya berpotensi memberikan dampak positif bagi Bumi Cenderawasih. Terutama dalam pemanfaatan ekosistem perairan yang tetap lestari.

Hanya saja, tambah Iman, pelaksanaannya butuhkan dukungan anggaran yang sangat besar. Apalagi wilayah perairan Papua memiliki wilayah yang sangat luas, ditambah kondisi geografis dan topografi cukup sulit.

"Tentunya dukungan anggaran yang diperlukan sekali disamping adanya kerja sama dari masyarakat dan semua pihak terkait,” tutupnya. ***