JAYAPURA - Staf Ahli Gubernur Papua, Donatus Mote mengharapkan pembangunan kelautan dan perikanan wajib direncanakan dan diimplementasikan lewat konsep pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal demikian penting karena sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki efek ganda untuk pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

“Namun yang pasti pembangunanya pun harus sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” terang Mote di Jayapura, Pada Forum Koordinasi organisasi perangkat daerah guna membahas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Rabu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengungkapkan, forum Koordinasi ini menjadi sarana sinkronisasi, konsolidasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam merencakanan pembangunan kelautan dan perikanan pasca DOB.

“Masih jadi pertanyaan besar, akan apa, mau kemana dan jadi apa. Ini harus kita diskusikan karena kelautan dan perikanan adalah sektor unggulan Papua dan ini kita tadinya secara kolektif bersama namun harus dipisahkan karena kebijakan DOB,” jelas Iman.

Iman menambahkan beberapa kebijakan yang diambil terutama menyangkut penganggaran kegiatna di 2023 pun sudah memisahkan antara provinsi induk dan provinsi baru, sementara pihaknya sendiri memiliki 19 unit pelaksana teknis di wilayah provinsi baru itu.

“Bagaimana kita punya pelabuhan ikan yang ada di Pomako, itu kan jadi pertanyaan. Ini yang harus kita bicarakan untuk mendapat informasi dan lainnya. Mungkin strateginya nanti anggaran APBN dititipkan di provinsi induk untuk back-up UPT yang ada di tiga provinsi baru,” katanya. ***