JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua masih melakukan penghitungan terkait kerusakan gedung pemerintahan akibat gempa bumi M5.2 pada Kamis (9/2/2023) lalu. 

Proses penghitungan diperkiran rampung dalam waktu dekat yang kemudian segera dievaluasi untuk dilakukan perbaikan secepatnya, guna menunjang proses pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakatan.

"Proses asesmen atau penghitungan bangunan pemerintahan yang mengalami kerusakan itu sudah dimulai sejak akhir pekan lalu dan masih berlangsung sampai sekarang"

"Asesmen bangunan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas terkait supaya diketahui berapa besar kerugiannya dan apa yang bisa bisa diperbaiki," jelas Plh. Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, Senin (13/2/2023).

Kendati demikian, Ridwan memastikan kerusakan pada bangunan kantor pemerintahan Pemprov Papua tidak mengganggu pelayanan pemerintahan. Sebab sampai saat ini, tak ada laporan hambatan pelayanan dari para kepala instansi. 

"Kalau ditanya ada dampak, pasti ya ada banguan yang retak tapi semua pelayanan pemerintahan normal. Kita punya pengalaman selama pandemi COVID-19, jadi bekerja tidak di dalam kantor juga bisa," ucap dia.

Sementara Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Welliam R Manderi menyatakan, sebagian besar bangunan kantor milik Pemprov Papua mengalami kerusakan, termasuk Kantor Gubernur yang baru. 

"Lantai di kawasan Sasana Krida retak dan plafonnya rubuh. Kemudian Kantor Gubernur baru juga ada keretakan di dindingnya dan plafon rubuh di lantai 8, selain itu dinding Kantor Bappeda juga ada retak," ujar ia

Diketahui, tim kaji kerusakan yang terlibat dalam proses asesmen diantaranya BPBD Papua, Pusat Geologi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dinas PUPR dan beberapa tim teknis. ***