JAYAPURA - Dewan Korpri Papua diminta berperan aktif membantu peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat permodalan usaha maupun hal terkait lainnya. 

Hal demikian bertujuan agar ASN tidak hanya menggantungkan dirinya dari gaji dan tunjangan, tetapi mulai berwirausaha untuk menciptakan pendapatan baru bagi dirinya sendiri. 

"Kalau dulu ASN tidak boleh berbisnis. Sekarang sudah bisa karena aturan itu dicabut. Ini karena pada waktu Covid -19 lalu, banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga ASN kini bisa berwirausaha," terang Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri, Bima Haria Wibisana, usai mengukuhkukan Dewan pengurus Korpri Provinsi Papua periode 2023-2028, di gedung Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Senin (3/4/2023). 

Bima katakan, selain peningkatan kesejahteraan ASN, pengurus Korpri Papua memiliki PR atau pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting untuk dilakukan. Salah satunya, yakni meningkatkan pelayanan publik.

Dilain pihak, mandat Korpri untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan hal wajib yang mesti dijalankan. "Bahkan mandat ini harus dilakukan di seluruh Indonesia termasuk Papua. Berat memang tugas pengurus Korpri Papua, tapi kita berharap seluruh tugas ini bisa dijalankan dengan baik," harapnya.

Sementara Plh. Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan pengukuhan pengurus Korpri Papua dikarenakan ada kekosongan jabatan pada keanggotaan pengurus Korpri terdahulu. Diantaranya akibat mutasi, purna tugas dan mangkat. 

Kendati demikian, Gubernur Ridwan mengaku siap mengemban tanggung jawab yang telah disampaikan Dewan Korpri Nasional, terkait peningkatan kesehateraan ASN, perbaikan pelayanan publik serta cinta akan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***