JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyesuaikan pola kerja dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat melantik pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di Jayapura, Selasa (12/8/2026).

Dalam arahannya, Fakhiri menegaskan birokrasi pemerintah harus tetap berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran.

“ASN harus bekerja cepat, responsif, dan benar-benar hadir melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pimpinan OPD juga perlu lebih aktif melihat potensi pendapatan daerah untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah.

Ia menilai efisiensi kerja menjadi penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah.

Selain itu, Fakhiri mengatakan pelantikan pejabat dilakukan sebagai bagian dari penataan birokrasi dan penguatan organisasi pemerintahan di lingkungan Pemprov Papua.

“Jabatan itu amanah, sehingga harus dijalankan dengan disiplin, integritas, dan tanggung jawab,” katanya.

Sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional ahli pertama. Pemprov Papua berharap penataan birokrasi tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. ***