JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua memperkuat strategi memperluas akses keuangan masyarakat melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kantor Gubernur Papua.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyatukan program bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi lokal.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, mengatakan TPAKD memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Menurutnya, perluasan akses keuangan terutama diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin mudah memperoleh layanan pembiayaan dari lembaga keuangan.

“Bagi daerah, akses keuangan sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dampaknya juga langsung terhadap pengembangan ekonomi daerah, terutama bagaimana UMKM bisa terhubung dengan layanan perbankan,” kata Andry.

Andry menjelaskan, semakin banyak sektor usaha yang memperoleh akses pembiayaan, semakin besar pula peluang berkembangnya aktivitas ekonomi di kabupaten dan kota.

Pertumbuhan tersebut, kata dia, pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ketika sektor-sektor ekonomi tumbuh, maka itu menjadi potensi PAD bagi daerah,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan sektor-sektor potensial di Papua memiliki ekosistem keuangan yang mendukung perkembangan usaha. ***